RISPRO Kebijakan atau Tata Kelola

DEFINISI

Pendanaan RISPRO Kebijakan atau Tata Kelola adalah pendanaan riset yang bersifat kompetisi, memiliki luaran berupa kebijakan atau model, dan memiliki mitra yang akan mengimplementasikan hasil riset.

LUARAN

Luaran utama Pendanaan RISPRO Kebijakan atau Tata Kelola, terdiri dari:

  1. naskah akademik kebijakan;
  2. buku model/tata kelola; dan
  3. publikasi ilmiah.

KRITERIA

  1. RISPRO yang diusulkan harus dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. RISPRO yang diusulkan telah diseleksi sesuai ketentuan LPDP oleh institusi yang menaungi Pengusul RISPRO dan mendapat persetujuan atau pengesahan;
  3. Pengusul RISPRO terdiri dari periset-periset multidisiplin;
  4. Pengusul RISPRO diketuai oleh periset bergelar minimal doktor atau berkualifikasi setara (sesuai dengan standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) dan memiliki rekam jejak riset sesuai dengan usulan RISPRO;
  5. Ketua periset tidak sedang menempuh studi lanjut atau kegiatan akademik lain seperti program academic recharging, postdoc, dan lainnya;
  6. Pengusul RISPRO harus memiliki Mitra RISPRO Kebijakan/Tata Kelola dalam waktu tertentu dan berkontribusi dalam bentuk penyertaan dana dan/atau bentuk lain, yang dapat dinilai dengan uang (cash/in-kind) sekurang-kurangnya senilai 10% (sepuluh persen) dari besaran dana yang diusulkan ke LPDP;
  7. Komitmen Mitra RISPRO Kebijakan/Tata Kelola harus dituangkan dalam surat pernyataan kesanggupan kontribusi Mitra RISPRO Kebijakan/Tata Kelola;
  8. Setiap Tim Periset hanya boleh mendapatkan pendanaan RISPRO satu kali dalam kurun waktu yang sama baik sebagai ketua periset maupun anggota;
  9. RISPRO yang diusulkan harus memiliki studi kelayakan implementasi kebijakan/model/tata kelola yang dihasikan;
  10. RISPRO yang diusulkan harus memiliki dokumen publikasi ilmiah internasional bereputasi atau nasional terakreditasi yang relevan dari Pengusul RISPRO;
  11. RISPRO yang diusulkan harus memiliki dokumen pengujian/simulasi (implementasi) konsep ketentuan perundang-undangan atau model atau tata kelola secara teoritis yang disetujui oleh para pakar/ahli yang relevan; dan
  12. RISPRO yang diusulkan harus memiliki dokumen konsep ketentuan perundang-undangan atau model atau tata kelola yang akan diimplementasikan secara terbatas.

MITRA

Kementerian/lembaga, pemerintah daerah, kelompok profesi, industri, UMKM, koperasi, start-up company, atau badan usaha di bawah perguruan tinggi, yang memiliki komitmen untuk melakukan implementasi luaran RISPRO baik secara langsung maupun tidak langsung dalam waktu tertentu dan berkontribusi dalam bentuk penyertaan dana, dan/atau bentuk lain yang dapat diukur dengan uang (cash/in-kind).

BESARAN DAN KETENTUAN PENDANAAN

  1. Besaran Pendanaan RISPRO Kebijakan/Tata Kelola dengan luaran berupa konsep ketentuan peraturan perundang-undangan atau model pemberdayaan masyarakat atau tata kelola untuk diimplementasikan setinggi-tingginya sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per judul per tahun.
  2. Besaran Pendanaan RISPRO diatur per komponen sebagai berikut:
    1. Biaya Langsung sekurang-kurangnya 95% (sembilan puluh lima persen) dari Besaran Pendanaan yang terdiri dari Biaya Langsung Personil (Gaji dan/atau Honorarium dan Biaya Langsung Nonpersonil yang disusun berdasarkan aktivitas riset untuk mencapai luaran riset sesuai dengan aturan yang berlaku.
    2. Biaya Tidak Langsung setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari Besaran Pendanaan yang terdiri dari biaya monitoring internal, biaya administrasi, dan/atau biaya-biaya lain (seperti biaya untuk pengembangan institusi) guna mendukung pelaksanaan kegiatan riset sesuai dengan aturan yang berlaku.
  3. Besaran Pendanaan RISPRO yang dianggarkan oleh Pengusul RISPRO sudah termasuk pajak
  4. Besaran Pendanaan RISPRO Kebijakan atau Tata Kelola dapat dialokasikan untuk:
    1. Honorarium tim periset;
    2. Upah tenaga kerja;
    3. Pembelian/pengadaan barang/bahan habis pakai seperti bahan baku atau komponen produksi atau alat tulis kantor;
    4. Penyelenggaraan atau keikutsertaan dalam Focus Group Discussion (FGD)/capacity building/pelatihan, survei, sosialisasi, seminar, diseminasi, dan eksebisi atau pameran;
    5. Perjalanan dalam negeri;
    6. Honorarium konsultasi tenaga ahli atau nara sumber atau responden;
    7. Pendaftaran/pengurusan sertifikasi produk atau teknologi seperti pengurusan Kekayaan Intelektual (KI) dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
    8. Pendaftaran artikel ilmiah untuk diterbitkan dalam jurnal nasional atau internasional; dan
    9. Penggandaan, penjilidan, atau pencetakan untuk pelaporan.
    10. Pembelian/pengadaan referensi atau data
    11. Pendaftaran/pengurusan sertifikasi produk atau teknologi seperti pengurusan Kekayaan Intelektual (KI) dan Standar Nasional Indonesia (SNI); dan
    12. Perjalanan luar negeri dapat dilakukan hanya 1 (satu) kali/1 (satu) tahun Pendanaan RISPRO, untuk mengikuti seminar/konferensi/eksibisi terkait dengan luaran riset yang dihasilkan, atau artikel ilmiah untuk diterbitkan dalam jurnal nasional atau internasional.
  5. Pendanaan RISPRO tidak dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:
    1. Pembelian lahan/tanah;
    2. Pembelian kendaraan operasional;
    3. Pembangunan gedung;
    4. Jaminan dan pinjaman kepada pihak lain;
    5. Hibah atau bantuan berbentuk uang tunai kepada pihak lain atau masyarakat;
    6. Pembelian/pengadaan alat komunikasi termasuk pulsa; dan
    7. Penggunaan lainnya yang tidak mendapat persetujuan LPDP.
  6. Besaran Pendanaan RISPRO untuk gaji dan/atau honorarium Pengusul RISPRO maksimal 30% dari total pendanaan dan diatur dengan satuan biaya tertinggi sebagai berikut:
No. Uraian Satuan Biaya
1 Ketua Rp3.600.000 per bulan
2 Anggota Rp2.400.000 per bulan
3 Asisten Rp1.500.000 per bulan
4 Administrator Rp820.000 per bulan

JANGKA WAKTU

  1. Jangka waktu pendanaan selama-lamanya 2 (dua) tahun.
  2. Dalam hal persiapan alih teknologi/pemanfaatan/ implementasi hasil RISPRO, jangka waktu riset dapat ditambah 1 (satu) tahun berdasarkan rekomendasi reviewer.
  3. Jangka waktu Pendanaan RISPRO mempertimbangkan tingkat kesiapan minimal Pendanaan RISPRO;
  4. Addendum jangka waktu Pendanaan RISPRO dapat dilakukan atas rekomendasi reviewer dan/atau LPDP atas persetujuan Direktur Utama LPDP dengan waktu paling lama 6 (enam) bulan dalam masa Pendanaan RISPRO.
Pengajuan Pendanaan Riset

Daftarkan Riset anda dan turut berperan aktif dalam memajukan Indonesia