RISPRO Kompetisi

RISPRO KOMPETISI

Pendanaan RISPRO bersifat kompetisi diklasifikasikan untuk dua skema riset, yaitu

  1. RISPRO Komersial, dan
  2. RISPRO Kebijakan/Tata Kelola.

 

1.   RISPRO KOMERSIAL

DEFINISI

Pendanaan RISPRO Komersial, adalah pendanaan riset yang bersifat kompetisi, memiliki luaran produk/teknologi siap untuk dikomersialisasikan, memiliki mitra fabrikan yang akan mengomersialisasikan hasil riset, dan diharapkan dapat mengantarkan prototipe menjadi produk/teknologi baru yang sesuai standar industri atau memiliki sertifikasi.

LUARAN

Luaran utama Pendanaan RISPRO Komersial, terdiri dari:

  1. Produk atau Teknologi;
  2. Kekayaan Intelektual (KI); dan
  3. Publikasi ilmiah

KRITERIA

    1. RISPRO Komersial yang diusulkan harus dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    2. RISPRO Komersial yang diusulkan telah diseleksi sesuai ketentuan LPDP oleh institusi yang menaungi Pengusul RISPRO dan mendapat persetujuan atau pengesahan;
    3. Pengusul RISPRO Komersial terdiri dari periset-periset multidisiplin;
    4. Pengusul RISPRO Komersial diketuai oleh periset bergelar minimal doktor atau berkualifikasi setara (sesuai dengan standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) dan memiliki rekam jejak riset sesuai dengan usulan RISPRO;
    5. Ketua periset tidak sedang menempuh studi lanjut atau kegiatan akademik lain seperti program academic recharging, postdoc, dan lainnya;
    6. Pengusul RISPRO Komersial harus memiliki Mitra RISPRO Komersial dalam waktu tertentu dan berkontribusi dalam bentuk penyertaan dana dan/atau bentuk lain, yang dapat dinilai dengan uang (cash/in-kind) sekurang-kurangnya senilai 10% (sepuluh persen) dari besaran dana yang diusulkan ke LPDP;
    7. Komitmen Mitra RISPRO Komersial harus dituangkan dalam surat pernyataan kesanggupan kontribusi Mitra RISPRO Komersial
    8. Setiap Periset hanya boleh mendapatkan pendanaan RISPRO satu kali dalam kurun waktu yang sama baik sebagai ketua periset maupun anggota;
    9. RISPRO yang diusulkan harus memiliki studi kelayakan komersialisasi terkait produk atau teknologi yang dihasilkan;
    10. RISPRO yang diusulkan harus memiliki dokumen pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) yang relevan;
    11. RISPRO yang diusulkan telah mencapai nilai Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) 5 atau lebih yang dibuktikan dengan dokumen lembar penilaian sendiri (self assessment) tentang tingkat kesiapterapan berdasarkan instrumen yang berlaku pada kementerian penyelenggara urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi dan pendidikan tinggi, disertai dokumen pendukung pemenuhan indikator TKT.

MITRA

Industri, UMKM, koperasi, start-up company atau badan usaha dibawah perguruan tinggi, yang memiliki komitmen untuk melakukan komersialisasi luaran RISPRO baik secara langsung maupun tidak langsung dalam waktu tertentu dan berkontribusi dalam bentuk penyertaan dana dan/atau bentuk lain yang dapat diukur dengan uang (cash/in-kind).

BESARAN DAN KETENTUAN PENDANAAN

  1. Besaran Pendanaan RISPRO Komersial dengan luaran berupa produk atau teknologi untuk dikomersialisasikan setinggi-tingginya sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) per judul per tahun.
  2. Besaran Pendanaan RISPRO diatur per komponen sebagai berikut:
    1. Biaya Langsung sekurang-kurangnya 95% (sembilan puluh lima persen) dari Besaran Pendanaan yang terdiri dari Biaya Langsung Personil (Gaji dan/atau Honorarium dan Biaya Langsung Nonpersonil yang disusun berdasarkan aktivitas riset untuk mencapai luaran riset sesuai dengan aturan yang berlaku.
    2. Biaya Tidak Langsung setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari Besaran Pendanaan yang terdiri dari biaya monitoring internal, biaya administrasi, dan/atau biaya-biaya lain (seperti biaya untuk pengembangan institusi) guna mendukung pelaksanaan kegiatan riset sesuai dengan aturan yang berlaku.
  3. Besaran Pendanaan RISPRO yang dianggarkan oleh Pengusul RISPRO sudah termasuk pajak
  4. Besaran Pendanaan RISPRO Komersial dapat dialokasikan untuk:
    1. Honorarium tim periset;
    2. Upah tenaga kerja;
    3. Pembelian/pengadaan barang/bahan habis pakai seperti bahan baku atau komponen produksi atau alat tulis kantor;
    4. Penyelenggaraan atau keikutsertaan dalam Focus Group Discussion (FGD)/capacity building/pelatihan, survei, sosialisasi, seminar, diseminasi, dan eksebisi atau pameran;
    5. Perjalanan dalam negeri;
    6. Honorarium konsultasi tenaga ahli atau nara sumber atau responden;
    7. Pendaftaran/pengurusan sertifikasi produk atau teknologi seperti pengurusan Kekayaan Intelektual (KI) dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
    8. Pendaftaran artikel ilmiah untuk diterbitkan dalam jurnal nasional atau internasional; dan
    9. Penggandaan, penjilidan, atau pencetakan untuk pelaporan.
    10. Sewa peralatan laboratorium;
    11. Sewa lahan/binatang dalam rangka observasi atau pengujian;
    12. Jasa pengujian laboratorium atau industri;
    13. Tes pasar;
    14. Pembelian/pengadaan infrastruktur produksi seperti mesin dan peralatan;
    15. Pendaftaran/pengurusan ijin terkait dengan pendirian industri, produksi, distribusi, dan komersialisasi produk atau teknologi; dan
    16. Perjalanan luar negeri dapat dilakukan hanya 1 (satu) kali/1 (satu) tahun Pendanaan RISPRO, untuk mengikuti seminar/konferensi/eksibisi terkait dengan luaran riset yang telah didaftarkan kekayaan intelektualnya.
  5. Pendanaan RISPRO tidak dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:
    1. Pembelian lahan/tanah;
    2. Pembelian kendaraan operasional;
    3. Pembangunan gedung;
    4. Jaminan dan pinjaman kepada pihak lain;
    5. Hibah atau bantuan berbentuk uang tunai kepada pihak lain atau masyarakat;
    6. Pembelian/pengadaan alat komunikasi termasuk pulsa; dan
    7. Penggunaan lainnya yang tidak mendapat persetujuan LPDP.
  6. Besaran Pendanaan RISPRO untuk gaji dan/atau honorarium Pengusul RISPRO maksimal 30% dari total pendanaan dan diatur dengan satuan biaya tertinggi sebagai berikut:

    No. Uraian Satuan Biaya
    1 Ketua Rp3.600.000 per bulan
    2 Anggota Rp2.400.000 per bulan
    3 Asisten Rp1.500.000 per bulan
    4 Administrator Rp820.000 per bulan

JANGKA WAKTU

  1. Jangka waktu pendanaan selama-lamanya 3 (tiga) tahun;
  2. Dalam hal persiapan alih teknologi/pemanfaatan hasil RISPRO, jangka waktu riset dapat ditambah 1 (satu) tahun berdasarkan rekomendasi reviewer.
  3. Jangka waktu Pendanaan RISPRO mempertimbangkan tingkat kesiapan minimal Pendanaan RISPRO;
  4. Addendum jangka waktu Pendanaan RISPRO dapat dilakukan atas rekomendasi reviewer dan/atau LPDP atas persetujuan Direktur Utama LPDP dengan waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dalam masa Pendanaan RISPRO.

PENILAIAN PROPOSAL

  1. Penilaian administrasi pada seleksi administrasi didasarkan pada kelengkapan dokumen Pengusul RISPRO
  2. Penilaian desk evaluation pada seleksi substansi didasarkan pada 4 (empat) aspek sebagai berikut:
    1. Kualitas;
    2. Luaran;
    3. Kemutakhiran; dan
    4. Rekam Jejak Periset.
  3. Penilaian visitasi/paparan pada seleksi substansi akan dilakukan penelaahan terhadap hal-hal sebagai berikut:
    1. Verifikasi konten proposal dan dokumen pendukung;
    2. Klarifikasi dan validasi terhadap pembagian peran antara kelompok riset dan mitra, kontribusi mitra terhadap kegiatan riset, dan kredibilitas mitra; dan
    3. Pemenuhan matriks Instrumen Penilaian RISPRO.

 

INSTRUMEN PENILAIAN RISPRO

adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan proposal RISPRO sebagai pertimbangan kelayakan sebuah riset komersial atau kebijakan/tata kelola untuk mendapat Pendanaan RISPRO dan jangka waktu pendanaannya. Berikut merupakan matriks Instrumen Penilaian RISPRO:

 

Tingkat Kesiapan Minimal Untuk Pendanaan RISPRO

1 (Satu) Tahun

Tingkat Kesiapan Minimal Untuk Pendanaan RISPRO

2 (Dua) Tahun

Tingkat Kesiapan Minimal Untuk Pendanaan RISPRO

3 (Tiga) Tahun

Level 3 Level 2 Level 1
1. Dokumen pengujian P3 di lingkungan sebenarnya atau market test

2. Dokumen business plan (business canvas model)

 

1. Dokumen pengujian P2 di lingkungan relevan

2. Dokumen perbaikan atau pengembangan P2 menjadi P3 (prototipe yang telah memenuhi konsep sebagai produk atau teknologi yang terstandarisasi)

3. Dokumen/  blueprint protototipe produk atau teknologi P3

1. Dokumen pengujian P1 di lingkungan relevan

2. Dokumen perbaikan atau pengembangan P1 menjadi P2 (prototipe yang telah memenuhi konsep sebagai produk atau teknologi)

3. Dokumen/  blueprint protototipe produk atau teknologi P2

Catatan:

Pemenuhan persyaratan di Level 1 dan seterusnya telah memperhitungkan tingkat kesiapan dari level sebelumnya.

Keterangan:

P1      : prototipe laboratorium.

P2      : prototipe yang telah memenuhi konsep sebagai produk atau teknologi;

P3      : prototipe yang telah memenuhi konsep sebagai produk atau teknologi yang terstandarisasi.

 

2.   RISPRO KEBIJAKAN ATAU TATA KELOLA

DEFINISI

Pendanaan RISPRO Kebijakan atau Tata Kelola adalah pendanaan riset yang bersifat kompetisi, memiliki luaran berupa kebijakan atau model, dan memiliki mitra yang akan mengimplementasikan hasil riset.

 

LUARAN

Luaran utama Pendanaan RISPRO Kebijakan atau Tata Kelola, terdiri dari:

  1. naskah akademik kebijakan;
  2. buku model/tata kelola; dan
  3. publikasi ilmiah.

 

KRITERIA

  1. RISPRO yang diusulkan harus dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. RISPRO yang diusulkan telah diseleksi sesuai ketentuan LPDP oleh institusi yang menaungi Pengusul RISPRO dan mendapat persetujuan atau pengesahan;
  3. Pengusul RISPRO terdiri dari periset-periset multidisiplin;
  4. Pengusul RISPRO diketuai oleh periset bergelar minimal doktor atau berkualifikasi setara (sesuai dengan standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) dan memiliki rekam jejak riset sesuai dengan usulan RISPRO;
  5. Ketua periset tidak sedang menempuh studi lanjut atau kegiatan akademik lain seperti program academic recharging, postdoc, dan lainnya;
  6. Pengusul RISPRO harus memiliki Mitra RISPRO Kebijakan/Tata Kelola dalam waktu tertentu dan berkontribusi dalam bentuk penyertaan dana dan/atau bentuk lain, yang dapat dinilai dengan uang (cash/in-kind) sekurang-kurangnya senilai 10% (sepuluh persen) dari besaran dana yang diusulkan ke LPDP;
  7. Komitmen Mitra RISPRO Kebijakan/Tata Kelola harus dituangkan dalam surat pernyataan kesanggupan kontribusi Mitra RISPRO Kebijakan/Tata Kelola;
  8. Setiap Tim Periset hanya boleh mendapatkan pendanaan RISPRO satu kali dalam kurun waktu yang sama baik sebagai ketua periset maupun anggota;
  9. RISPRO yang diusulkan harus memiliki studi kelayakan implementasi kebijakan/model/tata kelola yang dihasikan;
  10. RISPRO yang diusulkan harus memiliki dokumen publikasi ilmiah internasional bereputasi atau nasional terakreditasi yang relevan dari Pengusul RISPRO;
  11. RISPRO yang diusulkan telah mencapai nilai Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) 5 atau lebih yang dibuktikan dengan dokumen lembar penilaian sendiri (self assessment) tentang tingkat kesiapterapan berdasarkan instrumen yang berlaku pada kementerian penyelenggara urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi dan pendidikan tinggi, disertai dokumen pendukung pemenuhan indikator TKT.

 

MITRA

Kementerian/lembaga, pemerintah daerah, kelompok profesi, industri, UMKM, koperasi, start-up company, atau badan usaha di bawah perguruan tinggi, yang memiliki komitmen untuk melakukan implementasi luaran RISPRO baik secara langsung maupun tidak langsung dalam waktu tertentu dan berkontribusi dalam bentuk penyertaan dana, dan/atau bentuk lain yang dapat diukur dengan uang (cash/in-kind).

BESARAN DAN KETENTUAN PENDANAAN

  1. Besaran Pendanaan RISPRO Kebijakan/Tata Kelola dengan luaran berupa konsep ketentuan peraturan perundang-undangan atau model pemberdayaan masyarakat atau tata kelola untuk diimplementasikan setinggi-tingginya sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per judul per tahun.
  2. Besaran Pendanaan RISPRO diatur per komponen sebagai berikut:
    1. Biaya Langsung sekurang-kurangnya 95% (sembilan puluh lima persen) dari Besaran Pendanaan yang terdiri dari Biaya Langsung Personil (Gaji dan/atau Honorarium dan Biaya Langsung Nonpersonil yang disusun berdasarkan aktivitas riset untuk mencapai luaran riset sesuai dengan aturan yang berlaku.
    2. Biaya Tidak Langsung setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari Besaran Pendanaan yang terdiri dari biaya monitoring internal, biaya administrasi, dan/atau biaya-biaya lain (seperti biaya untuk pengembangan institusi) guna mendukung pelaksanaan kegiatan riset sesuai dengan aturan yang berlaku.
  3. Besaran Pendanaan RISPRO yang dianggarkan oleh Pengusul RISPRO sudah termasuk pajak
  4. Besaran Pendanaan RISPRO Kebijakan atau Tata Kelola dapat dialokasikan untuk:
    1. Honorarium tim periset;
    2. Upah tenaga kerja;
    3. Pembelian/pengadaan barang/bahan habis pakai seperti bahan baku atau komponen produksi atau alat tulis kantor;
    4. Penyelenggaraan atau keikutsertaan dalam Focus Group Discussion (FGD)/capacity building/pelatihan, survei, sosialisasi, seminar, diseminasi, dan eksebisi atau pameran;
    5. Perjalanan dalam negeri;
    6. Honorarium konsultasi tenaga ahli atau nara sumber atau responden;
    7. Pendaftaran/pengurusan sertifikasi produk atau teknologi seperti pengurusan Kekayaan Intelektual (KI) dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
    8. Pendaftaran artikel ilmiah untuk diterbitkan dalam jurnal nasional atau internasional; dan
    9. Penggandaan, penjilidan, atau pencetakan untuk pelaporan.
    10. Pembelian/pengadaan referensi atau data
    11. Pendaftaran/pengurusan sertifikasi produk atau teknologi seperti pengurusan Kekayaan Intelektual (KI) dan Standar Nasional Indonesia (SNI); dan
    12. Perjalanan luar negeri dapat dilakukan hanya 1 (satu) kali/1 (satu) tahun Pendanaan RISPRO, untuk mengikuti seminar/konferensi/eksibisi terkait dengan luaran riset yang dihasilkan, atau artikel ilmiah untuk diterbitkan dalam jurnal nasional atau internasional.
  5. Pendanaan RISPRO tidak dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:
    1. Pembelian lahan/tanah;
    2. Pembelian kendaraan operasional;
    3. Pembangunan gedung;
    4. Jaminan dan pinjaman kepada pihak lain;
    5. Hibah atau bantuan berbentuk uang tunai kepada pihak lain atau masyarakat;
    6. Pembelian/pengadaan alat komunikasi termasuk pulsa; dan
      1. Penggunaan lainnya yang tidak mendapat persetujuan LPDP.
  6. Besaran Pendanaan RISPRO untuk gaji dan/atau honorarium Pengusul RISPRO maksimal 30% dari total pendanaan dan diatur dengan satuan biaya tertinggi sebagai berikut:

No.

Uraian

Satuan Biaya

1

Ketua Rp3.600.000 per bulan

2

Anggota Rp2.400.000 per bulan

3

Asisten Rp1.500.000 per bulan

4

Administrator Rp820.000 per bulan

 

JANGKA WAKTU

  1. Jangka waktu pendanaan selama-lamanya 2 (dua) tahun.
  2. Dalam hal persiapan alih teknologi/pemanfaatan/ implementasi hasil RISPRO, jangka waktu riset dapat ditambah 1 (satu) tahun berdasarkan rekomendasi reviewer.
  3. Jangka waktu Pendanaan RISPRO mempertimbangkan tingkat kesiapan minimal Pendanaan RISPRO;
  4. Addendum jangka waktu Pendanaan RISPRO dapat dilakukan atas rekomendasi reviewer dan/atau LPDP atas persetujuan Direktur Utama LPDP dengan waktu paling lama 6 (enam) bulan dalam masa Pendanaan RISPRO.

 

PENILAIAN PROPOSAL

  1. Penilaian administrasi pada seleksi administrasi didasarkan pada kelengkapan dokumen Pengusul RISPRO
  2. Penilaian desk evaluation pada seleksi substansi didasarkan pada 4 (empat) aspek sebagai berikut:
    1. Kualitas;
    2. Luaran;
    3. Kemutakhiran; dan
    4. Rekam Jejak Periset.
  3. Penilaian visitasi/paparan pada seleksi substansi akan dilakukan penelaahan terhadap hal-hal sebagai berikut:
    1. Verifikasi konten proposal dan dokumen pendukung;
    2. Klarifikasi dan validasi terhadap pembagian peran antara kelompok riset dan mitra, kontribusi mitra terhadap kegiatan riset, dan kredibilitas mitra; dan
    3. Pemenuhan matriks Instrumen Penilaian RISPRO.

 

INSTRUMEN PENILAIAN RISPRO

adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan proposal RISPRO sebagai pertimbangan kelayakan sebuah riset komersial atau kebijakan/tata kelola untuk mendapat Pendanaan RISPRO dan jangka waktu pendanaannya. Berikut merupakan matriks Instrumen Penilaian RISPRO:

 

Tingkat Kesiapan Minimal Untuk Pendanaan RISPRO

1 (Satu) Tahun

Tingkat Kesiapan Minimal Untuk Pendanaan RISPRO

2 (Dua) Tahun

Dokumen pengujian/ simulasi implementasi konsep ketentuan perundang-undangan atau model pemberdayaan masyarakat secara terbatas. Dokumen pengujian/ simulasi (implementasi) konsep ketentuan perundang-undangan atau model pemberdayaan masyarakat secara teoritis yang disetujui oleh para pakar/ahli yang relevan.

 

 

Pengajuan Pendanaan Riset

Daftarkan Riset anda dan turut berperan aktif dalam memajukan Indonesia