Monitoring dan Evaluasi

TAHAPAN PENCAIRAN

  1. Tahapan pencairan baik Pendanaan RISPRO Komersial maupun Pendanaan RISPRO Kebijakan atau Tata Kelola dilakukan 2 (dua) tahap dalam 1 (satu) tahun Pendanaan RISPRO yang terdiri dari:
    1. dana tahap pertama sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan
    2. dana tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen).
  2. pencairan dana tahap kedua dapat ditambah dengan sisa dana tahap pertama yang belum dicairkan oleh LPDP.
  3. Pencairan Pendanaan RISPRO didasarkan atas capaian kinerja riset dan/atau penggunaan dana yang diatur dalam perjanjian/kontrak Pendanaan RISPRO antara pimpinan LPDP dengan pimpinan Institusi Pengusul RISPRO yang diatur dalam perjanjian terpisah.
  4. Sisa lebih dana yang telah dicairkan dan belum dipergunakan hingga masa batas akhir Pendanaan RISPRO, dikembalikan kepada LPDP.

 

MONITORING

  1. Monitoring dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Pendanaan RISPRO baik oleh LPDP dan Institusi Pengusul RISPRO, yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung (sistem daring/online melalui simonilpdp.kemenkeu.go.id).
  2. Monitoring yang dilakukan oleh LPDP dapat melibatkan pihak independen atau reviewer yang ditugaskan oleh LPDP yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung (sistem daring/online melalui simonilpdp.kemenkeu.go.id).
  3. Monitoring yang dilakukan oleh Institusi Pengusul RISPRO dapat melibatkan pihak independen atau reviewer di lingkungan Institusi Pengusul RISPRO yang ditugaskan oleh Institusi Pengusul RISPRO.
  4. Monitoring dilakukan untuk mengidentifikasi capaian kinerja riset sesuai dengan jangka waktu Pendanaan RISPRO.
  5. Hasil monitoring merupakan bahan masukan guna perbaikan pelaksanaan riset ke depan.

 

EVALUASI

  1. Evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Pendanaan RISPRO baik oleh LPDP dan Institusi Pengusul RISPRO.
  2. Evaluasi dilakukan oleh pihak independen/reviewer dan/atau Analis/ Evaluator Dana Riset yang ditugaskan oleh LPDP.
  3. Evaluasi yang dilakukan oleh Institusi Pengusul RISPRO dapat melibatkan pihak independen atau reviewer di lingkungan Institusi Pengusul RISPRO yang ditugaskan oleh Institusi Pengusul RISPRO.
  4. Evaluasi dilakukan untuk:
  5. Mengukur capaian kinerja riset sesuai dengan jangka waktu Pendanaan RISPRO;
  6. Menilai keterlibatan dan/atau kontribusi Mitra RISPRO dalam jangka waktu Pendanaan RISPRO;
  7. Hasil evaluasi merupakan dasar pertimbangan keberlanjutan Pendanaan RISPRO untuk tahun selanjutnya.

 

PELAPORAN

  1. Laporan RISPRO terdiri dari Laporan Awal dan Laporan Akhir untuk setiap tahun pendanaan dalam bentuk hardcopy dan softcopy.
  2. Laporan Awal adalah laporan yang sekurang-kurangnya memuat capaian kinerja riset, realisasi penggunaan dana, dan hasil monitoring internal Institusi Pengusul RISPRO yang disampaikan sebagai syarat permohonan pencairan Pendanaan RISPRO tahap kedua.
  3. Laporan Akhir adalah laporan yang sekurang-kurangnya memuat capaian kinerja riset, realisasi penggunaan dana dan hasil evaluasi internal Institusi Pengusul RISPRO yang disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak perjanjian/kontrak berakhir.

 

KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN ALIH TEKNOLOGI/PEMANFAATAN HASIL RISPRO

  1. Institusi Pengusul RISPRO mendaftarkan produk/teknologi/ model dari hasil RISPRO ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau lembaga lain yang berwenang.
  2. Kepemilikan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud di atas diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Institusi Pengusul RISPRO melakukan alih teknologi/ pemanfaatan hasil RISPRO kepada Mitra RISPRO untuk RISPRO Komersial, masyarakat untuk RISPRO Kebijakan atau Tata Kelola, dan/atau pihak lain yang berminat memanfaatkan hasil RISPRO.
  4. LPDP dapat memfasilitasi Pengusul RISPRO, Institusi Pengusul RISPRO, Mitra RISPRO, atau pihak lain dalam rangka alih teknologi hasil RISPRO.
  5. LPDP dapat memperoleh manfaat ekonomi dari alih teknologi/pemanfaatan hasil RISPRO yang besarannya diatur pada perjanjian tersendiri.

 

SANKSI

  1. LPDP dapat memberikan sanksi berupa pemberhentian Pendanaan RISPRO kepada Penerima Pendanaan RISPRO, apabila terbukti melakukan atau terdapat kondisi sebagai berikut:
    1. penyalahgunaan Pendanaan RISPRO.
    2. ketua penerima Pendanaan RISPRO terlibat kasus hukum.
    3. pemalsuan dokumen dan/atau tindakan plagiarisme.
    4. tidak dapat memenuhi persyaratan pencairan Pendanaan RISPRO.
    5. tidak dapat mencapai kinerja RISPRO sebagaimana tertuang pada Perjanjian Pendanaan RISPRO.
  2. Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPDP dapat memberikan sanksi tambahan berupa Penerima Pendanaan RISPRO tidak dapat mengikuti kegiatan Pendanaan RISPRO selama 2 (dua) tahun berturut-turut baik sebagai ketua maupun anggota.
Pengajuan Pendanaan Riset

Daftarkan Riset anda dan turut berperan aktif dalam memajukan Indonesia