Riset Inovatif Produktif

PENDANAAN RISET INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO)

Pendanaan Riset Inovatif Produktif (selanjutnya disebut Pendanaan RISPRO) adalah program pendanaan riset baik kompetitif maupun inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan daya saing bangsa melalui komersialisasi produk/teknologi atau implementasi kebijakan/tata kelola atau publikasi. Khusus untuk Pendanaan RISPRO Kompetitif, diklasifikasikan untuk dua skema riset, yaitu:

  1. RISPRO Komersial, adalah pendanaan riset yang bersifat kompetisi, memiliki luaran produk/teknologi siap untuk dikomersialisasikan, memiliki mitra fabrikan yang akan mengomersialisasikan hasil riset, dan diharapkan dapat mengantarkan prototipe menjadi produk/teknologi baru yang sesuai standar industri atau memiliki sertifikasi.
  2. RISPRO Kebijakan atau Tata Kelola adalah pendanaan riset yang bersifat kompetisi, memiliki luaran berupa kebijakan atau model, dan memiliki mitra yang akan mengimplementasikan hasil riset.

PENGUSUL RISPRO

Kelompok periset yang sekurang-kurangnya berjumlah tiga orang termasuk ketua yang bernaung di bawah kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, industri, atau organisasi kemasyarakatan yang memiliki lembaga penelitian atau pengembangan atau sejenisnya dan memenuhi kriteria Pendanaan RISPRO.

INSTITUSI PENGUSUL RISPRO

Kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, industri, atau organisasi kemasyarakatan yang memiliki lembaga penelitian atau pengembangan, atau sejenisnya.

FOKUS DAN TEMA

  1. Kemandirian Pangan, dengan tema:
    1. Pengembangan teknologi pemuliaan komoditas pangan;
    2. Pengembangan teknologi budidaya dan pemanfaatan lahan sub-optimal;
    3. Pengembangan teknologi pasca-panen;
    4. Pengembangan teknologi ketahanan dan kemandirian pangan; dan
    5. Pengembangan model atau kebijakan terkait dengan ketahanan dan kemandirian pangan.
  2. Penciptaan/Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan, dengan tema:
    1. Pengembangan teknologi subsitusi bahan bakar;
    2. Pengembangan teknologi pembangkit listrik;
    3. Pengembangan teknologi konservasi energi;
    4. Pengembangan teknologi ketahanan, diversifikasi energi, dan penguatan komunitas sosial; dan
    5. Pengembangan model atau kebijakan terkait dengan teknologi ketahanan, diversifikasi energi, dan penguatan komunitas sosial.
  3. Pengembangan Teknologi Kesehatan dan Obat, dengan tema:
    1. Pengembangan teknologi produk biofarmasetika;
    2. Pengembangan teknologi alat kesehatan;
    3. Pengembangan teknologi bahan baku obat; dan
    4. Pengembangan kebijakan atau model terkait dengan kesehatan dan obat.
  4. Pengembangan Teknologi dan Manajemen Transportasi, dengan tema:
    1. Pengembangan teknologi dan manajemen keselamatan transportasi;
    2. Pengembangan teknologi penguatan industri transportasi nasional;
    3. Pengembangan teknologi infrastruktur dan pendukung sistem transportasi; dan
    4. Pengembangan kebijakan atau tata kelola terkait dengan
  5. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, dengan tema:
    1. Pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
    2. Pengembangan sistem atau platform berbasis open source;
    3. Pengembangan teknologi untuk peningkatan konten teknologi informasi dan komunikasi;
    4. Pengembangan teknologi piranti dan pendukung teknologi informasi dan komunikasi; dan
    5. Pengembangan kebijakan atau tata kelola terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi.
  6. Pengembangan Teknologi Pertahanan dan Keamanan, dengan tema:
    1. Pengembangan teknologi pendukung daya gerak;
    2. Pengembangan teknologi pendukung daya gempur;
    3. Pengembangan teknologi pendukung pertahanan dan keamanan;
    4. Pengembangan teknologi sistem pengamanan laut yang efektif, pasca pelaksanaan penenggelaman kapal ilegal; dan
    5. Pengembangan kebijakan atau tata kelola terkait dengan pertahanan dan keamanan.
  7. Pengembangan Teknologi Material Maju, dengan tema:
    1. Pengembangan teknologi pengelolaan mineral strategis berbahan baku lokal;
    2. Pengembangan teknologi material fungsional;
    3. Pengembangan teknologi eksplorasi potensi material baru;
    4. Pengembangan teknologi karakterisasi material dan dukungan industri; dan
    5. Pengembangan kebijakan atau tata kelola terkait dengan material maju.
  8. Kemaritiman, dengan tema:
    1. Pengembangan teknologi kedaulatan daerah terdepan, terluar, dan tertinggal;
    2. Pengembangan teknologi pemanfaatan sumber daya matirim;
    3. Pengembangan teknologi konservasi lingkungan maritim;
    4. Pengembangan teknologi penguatan infrastruktur maritim;
    5. Pengembangan teknologi penangkapan dan penanganan ikan tangkap dan aqua culture; dan
    6. Pengembangan kebijakan atau tata kelola terkait dengan
  9. Manajemen Penanggulangan Bencana dan Pelestarian Lingkungan, dengan tema:
    1. Pengembangan teknologi dan manajemen bencana geologi;
    2. Pengembangan teknologi dan manajemen bencana hidrometereologi;
    3. Pengembangan teknologi dan manajemen bencana kebakaran lahan/hutan;
    4. Pengembangan teknologi dan manajemen lingkungan;
    5. Pengembangan kebijakan atau tata kelola terkait dengan manajemen penanggulangan bencana.
  10. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan tema:
    1. Pengembangan ekonomi dan sumber daya manusia (meliputi: pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi, kewirausahaan, ekonomi kreatif, dan pariwisata); dan
    2. Pengembangan kebijakan atau tata kelola terkait pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata.
  11. Sosial Humaniora – Seni Budaya – Pendidikan, dengan tema:
    1. Pembangunan sosial budaya;
    2. Sustainable Mobility (Urban Planning and Transportation);
    3. Penguatan modal sosial (meliputi: reforma agraria, pengentasan kemiskinan, pencegahan konflik sosial, dan pengembangan pedesaan); dan
    4. Pengembangan kebijakan atau tata kelola terkait dengan sosial, humaniora, seni, budaya, dan pendidikan.
Pengajuan Pendanaan Riset

Daftarkan Riset anda dan turut berperan aktif dalam memajukan Indonesia